Robot Boston Dynamiyc


Google Akuisisi Pengembang Robot Boston Dynamics
CALIFORNIA - Google kabarnya mengakuisisi Boston Dynamics. Boston Dynamics merupakan perusahaan pengembang dan perancang robot yang berbasis di Amerika Serikat.


Dilansir Engadget, Sabtu (14/12/2013), New York Times melaporkan bahwa raksasa mesin pencari yang berbasis di Mountain View ini membeli Boston Dynamics. Seperti diketahui, robot-robot yang dikembangkan Boston Dynamics salah satunya untuk membantu tentara atau militer di medan perang.


Selain itu, robot besar proyek Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) ini juga menampilkan robot berkaki empat seperti Legged Squad Support System (LS3). Kabarnya, ini dapat mengangkut barang seberat 400 pounds. Daya jelajah robot ini juga mampu bergerak hingga perjalanan sejauh 20 mil.


Andy Rubin, orang dibalik lahirnya OS Android mengungkap bahwa masa depan akan semakin menakjubkan dengan akuisisi Boston Dynamics oleh Google. Website Nytimes mengungkap, ini merupakan perusahaan robot kedelapan yang dibeli oleh Google.


Akuisisi ini dikatakan merupakan salah satu rencana Google untuk membangun sistem autonomous kelas baru. Kemungkinan, robot yang nanti dikembangkan lebih jauh akan dimanfaatkan untuk pengiriman barang atau perawatan untuk para lansia.


Boston Dynamics didirikan pada 1992 oleh Marc Raibert, mantan profesor di Massachusetts Institute of Technology. Robot yang dapat berjalan, bahkan berlari kencang buatan Boston Dynamics dikenal memiliki kemampuan canggih dengan penguasaan bergerak di medan permukaan kasar atau menanjak.

Evo Morales


Juan Evo Morales Ayma (lahir di Orinoca, Oruro, Bolivia, 26 Oktober 1959; umur 54 tahun), yang populer dikenal dengan nama Evo (IPA: [ˈeβ̞o]) adalah Presiden Bolivia dan menjadi orang pribumi pertama untuk jabatan kepala negara sejak penjajahan Spanyol lebih dari 470 tahun yang lalu.[2][3][4][5] Klaim ini menyebabkan kontroversi, karena ada para presiden mestizo sebelumnya.
Morales adalah seorang sosialis dan berasal dari suku Indian (Aymara) dan dilantik menjadi presiden pada tanggal 22 Januari 2006.
Morales adalah pemimpin sayap kiri gerakan cocalero Bolivia– sebuah federasi kendur dari campesino penanam daun koka yang melawan upaya-upaya pemerintah Amerika Serikat untuk membasmi koka di Provinsi Chapare di Bolivia tenggara. Morales juga adalah pemimpin partai politikGerakan untuk Sosialisme (Movimiento al Socialismo, dengan singkatannya dalam bahasa Spanyol MAS, yang berarti "lebih"), yang terlibat dalamPerang Gas, bersama-sama dengan banyak kelompok lainnya, yang biasanya dirujuk sebagai "gerakan sosial".
Pada pemilihan presiden 2002, Morales menempati tempat kedua, suatu kejutan yang mengecewakan bagi partai-partai tradisional Bolivia. Hal ini langsung membuat sang aktivis pribumi ini terkenal di seluruh benua Amerika. Morales menyebutkan bahwa kemenangan yang hampir diperolehnya itu sebagian disebabkan oleh komentar-komentar membakar yang ditujukan kepadanya oleh duta besar AS di Bolivia Manuel Rocha, dan menyebutkan bahwa mereka menolong "membangkitkan hati nurani rakyat". Morales akhirnya terpilih sebagai presiden dalam pemilihan 2005, setelah beberapa krisis yang disebabkan oleh masalah industri gas.

Juan Evo Morales Ayma

 
Presiden Bolivia ke-80
Masa jabatan
22 Januari 2006 – Sekarang
Wakil PresidenÁlvaro García Linera
Didahului olehEduardo Rodríguez
Digantikan olehSedang Menjabat
Informasi pribadi
Lahir26 Oktober 1959 (umur 54)
OrinocaOruroBolivia
KebangsaanBolivia
Partai politikMovimiento al Socialismo(MAS)
AgamaKatolik Roma[1] / Indigenous religions


Raul Modesto Castro Ruz


Raul Modesto Castro Ruz
Nama Lengkap : Raul Modesto Castro Ruz
Alias : No Alias
Profesi : -
Agama : Tidak Beragama
Tempat Lahir : Biran, Kuba
Tanggal Lahir : Rabu, 3 Juni 1931
Zodiac : Gemini
Warga Negara : Kuba
Saudara : Fidel Alejandro Castro Ruz
Istri : Vilma Espin 
Anak : Deborah Mariela Nilsa Alejandro


BIOGRAFI

Raul Modesto Castro Ruz yang lahir pada tanggal 3 Juni 1931 adalah politisi dan sekaligus tokoh revolusi Kuba. Sekarang, ia menjabat sebagai Presiden Kuba menggantikan kakanya, Fidel Castro. Raul Castro secara resmi dipilih sebagai Presiden Kuba setelah Dewan Nasional Kuba memilihnya pada 24 Februari 2008. Pengangkatannya tidak lain didasari karena kakanya, Fidel Castro, sedang menderita sakit berkepanjangan dan memutuskan untuk tidak memperpanjang jabatannya pada19 Februari 2008.

Putra dari imigran Spanyol, Angel Castro, dan perempuan asli Kuba Lina Ruz ini adalah bungsu dari tiga bersaudara Ramon Castro, Fidel Castro, dan Raúl Castro. 

Ketika masih menjadi anak-anak, saudara-saudara Castro diusir dari sekolah yang mereka masuki. Kemudian, Fidel dan Raul masuk ke sekolah Jesuit Colegio Dolores di Santiago dan Colegio Belén di Havana. Raul kemudian melanjutkan studinya untuk mendapatkan gelar sarjana dalam bidang ilmu sosial. 

Sebelum menjadi presiden, Raul Castro adalah pemimpin pemberontak pada tahun 1950-an. Setelah kakaknya, Fidel Castro, memegang tampuk kekuasaan di Kuba, Raul Castro menjadi salah seorang figure paling berpengaruh di pemerintahan Fidel Castro. Dalam rezim kakanya tersebut, Raul menduduki jabatan-jabatan penting, diantaranya sebagai Menteri Angkatan Bersenjata Kuba pada tahun 1959 hingga 2008. 

Sebagai presiden, Raul aktif melakukan kebijakan-kebijakan yang dulunya tak pernah dilakukan oleh kakanya. Sebagai contoh, pada Maret 2008, Pemerintah Kuba menghapuskan larangan penjualan dan pemakaian produk-produk DVD player, komputer, rice cooker dan microwave yang berasal dari Amerika Serikat. Selain itu, dalam upaya untuk meningkatkan produksi pangan, Pemerintah Kuba menyerahkan pengelolaan tanah kepada para petani swasta dan koperasi.Pemerintahan Raul juga telah menghapus pembatasan penggunaan telepon seluler bagi rakyat Kuba.

KARIR
Presiden Kuba (2008-sekarang)
PENGHARGAAN
Hero of the Republic of Cuba
Order of Yaroslav Mudry First Grade
National Order of Mali
Quetzal Medal
Order Prince Daniel of Good Faith, First Degree

Revolusi Ekuador


rakyat-ekuador
Begitu keluar dari kediktatoran militer di tahun 1979, Ekuador jatuh ke pangkuan IMF dan Bank Dunia. Ekuador menjadi negara pertama di Amerika Latin yang menjadi pasien IMF. Sejak itu, Ekuador terus dipaksa berutang.

Akibatnya, Ekuador terperangkap dalam utang. Setiap tahunnya Ekuador menghabiskan lebih dari separuh anggaran nasional-nya hanya untuk membayar utang. Sebaliknya, anggaran pembangunan dan belanja publik makin merosot. Anggaran kesehatan kurang dari 4%.

Atas instruksi IMF dan Bank Dunia, Ekuador juga dipaksa menerapkan kebijakan penyesuaian struktural, seperti memangkas subsidi, memprivatisasi perusahaan negara, dan pemberlakuan pasar tenaga kerja fleksibel di dunia industri.

Bencana besar pun tiba. Hampir 80% rakyat Ekuador hidup dengan pendapatan di bawah 2 US dollar perhari. Ribuan industri besar dan kecil gulung tikar. Sektor pertanian juga mengalami kerusakan besar. Angka pengangguran menjompak.

Rakyat pun memberontak. Dalam waktu singkat, tiga pemerintahan digulung oleh gerakan rakyat. Akhirnya, pada tahun 2003, Lucio Gutiérrez, seorang sosialis, naik ke puncak kekuasaan. Sayang, ia berhianat dan memilih bersekutu dengan IMF. Segera saja, rakyat kembali bergerak. Istana Kepresidenan dikepung massa rakyat. Lucio Gutiérrez kabur menggunakan helikopter.

Kemunculan Rafael Correa

Begitu Gutiérrez menghilang, kekuasaan dialihkan ke wakilnya, Luis Alfredo Palacio, seorang dokter. Sayang, ia tak berani melawan IMF. Namun, pada saat itu, Palacio punya seorang menteri berfikiran radikal. Dia adalah Rafael Correa.

Rafael Correa, seorang PhD jebolan University of Illinois, AS, berani menentang proposal IMF dan Bank Dunia. Bahkan, Correa mengajukan konsep yang berlawanan 100% dengan kehendak IMF dan Bank Dunia. Dia, antara lain, mengusulkan agar anggaran diprioritaskan untuk sektor produktif dan belanja sosial ketimbang membayar utang luar negeri.

Sayang, proposalnya ditolak oleh sang Presiden. Sebaliknya,  Alfredo Palacio justru mengamini proposal IMF dan Bank Dunia. Tak mau menanggung dosa, Correa memilih mengundurkan diri. Ia menyampaikan alasan pengunduran dirinya kepada massa- rakyat.

Sejak itu, Correa populer di mata rakyat Ekuador. Jajak pendapat menyebutkan, 57% rakyat Ekuador percaya pada Correa. Sebaliknya, popularitas Presiden makin merosot di hadapan rakyat.

Akan tetapi, Correa sadar, perubahan tak terjadi tanpa gerakan politik. Akhirnya, pada tahun 2006, ia mendirikan partai electoral bernama Alianza PAIS. Partai ini hanya menjanjikan tiga hal, yaitu kedaulatan politik, integrasi regional, redistribusi ekonomi bagi kaum miskin.

Selain itu, dalam setiap kampanyenya, Correa menjanjikan Majelis Konstituante untuk menulis ulang konstitusi. Maklum, di bawah kekuasaan neoliberal, konstitusi Ekuador sudah diutak-atik sesuai kepentingan neokoloanialis.

Rafael Correa pun menang. Begitu berkuasa, Correa segera membayar janji-janjinya kepada rakyat. Ia mengesahkan pembentukan Majelis Konstituante untuk menyusun draft konstitusi baru. Lalu, pada tahun 2007, ia memanggil rakyat untuk melakukan referendum terhadap konstitusi baru. Hasilnya: 60% rakyat menyetujui konstitusi baru.

Konstitusi baru memperkuat kontrol negara terhadap industri strategis, jaminan kesehatan bagi rakyat, dan redistribusi tanah untuk rakyat. Selama berkuasa, Correa telah meningkatkan anggaran untuk belanja sosial.

Untuk keluar dari perangkap utang, Correa segera membentuk Komisi Audit Utang (Comisión para la Auditoria Integral del Crédito Público-CAIC). Komisi ini bertugas mengaudit utang-utang Ekuador. Alhasil, Komisi menyimpulkan, bahwa sebagian besar utang Ekuador adalah utang tidak sah (illegitimate debt).

Berpegang pada hasil audit, Correa lalu mengumumkan bahwa pihaknya tidak mau membayar 70% utangnya, karena utang-utang tersebut tidak sah (utang najis).

Revolusi Warga

Berbicara kepada New Left Review, edisi September/Oktober, Correa telah berbicara tentang “Revolusi Warga”. Katanya, kekuasaannya dilahirkan oleh sebuah “revolusi warga”, yakni perlawanan rakyat yang marah (indignados) terhadap para bankir dan politisi yang telah merusak negara.

Correa menjelaskan, revolusi warga ini akan mengubah struktur negeri borjuis, yang hanya melayani segelintir elit, menjadi “negara kerakyatan”. Bagi Correa, konsep revolusi warga ini sejalan dengan visi “sosialisme abad 21”.

“Proyek kami itu sejalan dengan sosialisme ilmiah-nya Marx dan Engels. Di sini, rakyat-lah yang harus memerintah, bukan pasar. Pasar harus menjadi hamba yang baik, bukan Tuan. Manusia tidak bisa diperlukan sebagai alat produksi untuk tujuan akumulasi kapital,” katanya.

Pada kongres Alianza PAÍS (AP), 10-11 November lalu, Rafael Correa kembali dinominasikan sebagai kandidat Presiden pada pemilu Presiden mendatang. Ia pun berjanji akan memperdalam proses “revolusi warga”-nya.

Ada beberapa aspek mendasar untuk memperdalam revolusi ini. Pertama, revolusi demokratis-konstitusional untuk mengubah struktur negara Ekuador; dari negara neoliberal menjadi negara rakyat.

Kedua, memperdalam revolusi ekonomi, yang oleh Rafael Correa digambarkan: “sistem ekonomi kami harus berbeda total dengan sistem ekonomi ketika pertama kami terpilih, yakni sistem ekonomi yang melayani IMF, menjadi sistem ekonomi yang melayani mayoritas rakyat.”

Ketiga, revolusi sosial dan etika untuk mengubah mental bangsa Ekuador. Termasuk dalam proses ini adalah perang terhadap korupsi di segala level. Keempat, revolusi ekologis, yakni pembangunan ekonomi yang memprioritaskan pemenuhan kebutuhan rakyat tanpa mengabaikan penyelamatan ekologis.

Di samping itu, konsep revolusi warga ala Ekuador juga akan mendorong revolusi pengetahuan, yang membebaskan rakyat dari kebodohan dan mendemokratiskan pengetahuan.



Sumber Artikel: http://www.berdikarionline.com/dunia-bergerak/20121123/ekuador-dan-revolusi-warga.html#ixzz2oceULAxF 
Follow us: @berdikarionline on Twitter | berdikarionlinedotcom on Facebook

Revolusi Venezuela


Rakyat Venezuela, bersama seorang mantan Letnan Kolonel (dari satuan pasukan khusus) populis-kiri, Hugo Chavez Frias, telah membuat sejarah besar, memenangkan demokrasi melawan militerisme, walau dicoba dikandaskan si kalap Amerika Serikat (AS)—dari cara klasik, merencanakan/mendukung kudeta militer; sampai cara terbaru, bersembunyi di balik alasan “perang melawan terorisme”.
 
Rakyat Venezuela memberontak, memutus jerat-jerat neoliberal di lehernya. Salah satu negeri penghasil minyak terbesar di Amerika Latin ini selalu saja terpuruk akibat rejim-rejim sebelumnya yang menghamba pada dogma lembaga-lembaga keuangan internasional—yang hanya mewariskan kemiskinan dan pengangguran besar-besaran, tak jauh berbeda dengan Indonesia.

Jumlah orang yang berpendapatan di bawah 2 dolar AS per hari meningkat dari 33%, di tahun 1975, menjadi 67% di tahun 1997; yang hidup dengan penghasilan dibawah 1 dolar AS per hari juga meningkat dari 13% menjadi 36% dalam periode yang sama. Sementara itu, kelas menengah harus menghadapi tekanan inflasi sampai 100%, di tahun 1996. Kemenangan el Polo Patriotico (Koalisi Patriotik) pada tahun 1998, yang menghantar Chavez menjadi presiden, mulai mencoba merubah kondisi tersebut dengan serentetan program  demokratik kerakyatannya.

Peristiwa dramatik pada hari-hari 10-14 April 2002 merupakan titik didih pertentangan yang memanas di Venezuela, sejak Chavez melancarkan sejumlah reformasi radikal. Kelompok-kelompok kaya yang pernah berkuasa merasa (mulai) disingkirkan, sehingga melakukan reaksi balik. Amerika Serikat, seperti biasanya, punya kepentingan di dalamnya, sehingga masuk dalam persekongkolan jahat sisa-sisa penguasa lama yang korup. AS sangat berkepentingan menguasai Venezuela karena negeri tersebut merupakan negeri penghasil minyak bumi terbesar, penghasil batu bara terbesar, dan pemilik cadangan gas alam terbesar, di Amerika Latin.

Kudeta dan Kontra Kudeta

Permulaannya adalah sebuah pemogokan besar tanggal 10 April, yang diorganisir oleh para birokrat sebuah Serikat Buruh konservatif Venezuelan Labour Confederation(CTV), hasil persekongkolan dengan jendral-jendral militer antek Amerika, Partai Sosial Kristen (COPEI) dan Partai Aksi Demokratik (AD) yang berafiliasi ke Sosial Demokrasi Internasional). Kedua partai tersebut berkuasa di Venezuela  sejak tahun 1958, dan baru dikalahkan pada pemilu 1998 oleh aliansi kelompok kiri yang dipimpin Chavez.  Pemogokan tersebut memprotes kebijakan Chavez yang mengambilalih perusahaan minyak di bawah kontrol negara. Sebagian besar yang terlibat adalah buruh kelas menengah, dan buruh pertambangan minyak. Mereka juga menuntut Chavez mundur dari jabatan presiden. Dan pemogokannya tak sejati: sejumlah buruh tetap dibayar upahnya oleh seorang konglomerat yang mendukung aksi tersebut.

Setelah dua hari pemogokan, 12 April, kekuasaan berhasil diambil-alih. Tapi kekuasaan tersebut bukan  dipegang oleh massa yang melakukan pemogokan, melainkan oleh militer sayap kanan. Dengan kata lain: Kudeta. Chavez ditangkap, dan dibawa ke sebuah Kamp militer. Alasannya, Chavez bertanggungjawab terhadap tewasnya sejumlah orang dalam demonstrasi anti-Chavez—padahal, kemudian diketahui, bahwa polisi dan kelompok anti-Chavez lah yang terlibat dalam penembakan tersebut. Pemerintahan kemudian diserahkan kepada seorang konglomerat, Pedro Carmona Estanga, yang juga adalah ketua Fedecaramas (semacam asosiasi atau organisasi pengusaha). Lewat berbagai media yang telah dikuasai, disiarkan bahwa Chavez telah mengundurkan diri. Media massa yang pro-Chavez dimatikan.

Segera, sesudah itu kemarahan rakyat meledak. Massa pendukung Chavez tak mempercayai kampanye media yang menyatakan Chavez telah mengundurkan diri. Atas desakan militer, Caromona membubarkan Majelis Nasional (semacam DPR), membatalkan sejumlah UU, dan membubarkan Mahkamah Agung. Sesuatu yang tak pernah terjadi dalam tradisi demokrasi politik yang mengakar kuat di Venezuela  selama lebih dari 40 tahun.

Ratusan ribu massa membanjiri kota-kota di Venezuela. Kaum tani dari desa-desa memobilisasi diri ke Ibukota, Caracas. Stasiun televisi dan radio, yang selama ini dijadikan corong penguasa lama dalam menentang reformasi pemerintahan Chavez diambil alih massa, menyiarkan dukungan terhadap Chavez, membantah pengunduran diri Chavez, dan menuntut agar Chavez dikembalikan. Pada hari pertama kudeta, secara spontan, ratusan massa heroik mendatangi markas militer Venezuela berhadapan dengan sejumlah tank yang memagari markas tersebut. Massa juga memblokir jalan menuju bandara, untuk mencegah upaya pengasingan Chavez keluar dari Venezuela. Sejumlah sayap militer ‘membangkang’ terhadap komando pimpinan kudeta Jendral Efrain Vasquez Velasco.

Ledakan massa yang begitu besar, dan kekalutan politik di negeri tersebut, membuat pemimpin-pemimpin negara Amerika Latin menolak mengakui pemerintahan Carmona. Ia mengalami delegitimasi habis-habisan, dan mengundurkan diri pada tanggal 13 April malam hari. Tanggal 14 April pagi, Chavez dibebaskan dari tempat penahanan. Sekitar 150 ribu massa rakyat telah menantinya di Istana Miraflores.

Lagi-lagi Amerika Serikat

Chavez adalah ancaman bagi kepentingan Amerika Serikat. Dianggap musuh seperti Fidel Castro di Kuba, Sadam Hussein di Irak, Qadhafi di Libya, ataupun Salvatore Allende di Chili—yang telah dikudeta Jendral Agusto Pinochet (dibantu operasi intelejen CIA) pada tahun 1973.

Dampak domestik maupun internasional kemenangan Chavez sangat
menggelisahkan Amerika Serikat. Nasionalisasi terhadap beberapa aset swasta, dan penolakan terhadap pasar bebas, membahayakan kebijakan luar negeri AS. Karena pemerintahan baru, dengan Revolusi Bolivar-nya, juga meningkatkan pajak bagi investasi asing di sektor minyak dan gas dari 16,6% menjadi 30%. Dan pemerintah tetap berhak atas 51% saham setiap perusahaan minyak dan gas.

Dalam kebijakan luar negeri, pemerintah Venezuela telah menandatangani perjanjian dengan pemerintah Kuba untuk mengekspor minyak bumi dengan harga murah kepada negeri tersebut. Hubungan akrab juga dijalin dengan pemerintah negeri-negeri yang distempel Amerika Serikat sebagai “Poros Kejahatan”, seperti Irak, Iran, Libya, dan Korea Utara. Negara-negara tersebut lah yang selama ini keras, tegas, menolak dominasi AS. Dalam forum sidang OPEC yang berlangsung di Venezuela, beberapa waktu yang lalu, Venezuela sukses memelopori pengontrolan produksi sehingga bisa meningkatkan harga minyak dunia dari 8, 43 dolar AS per barel, pada bulan Februari, 1999, menjadi 23, 34 dolar AS, pada bulan Januari, 2000. Ancaman paling mengerikan bagi kelas penguasa di AS adalah saat pemerintahan demokratik di negeri terbelakang bersatu dan menentang dominasinya. Yang juga tak kalah menakutkan adalah kecurigaan Amerika Serikat bahwa terjadi hubungan antara Chavez dengan gerilyawan kiri di Kolombia (FARC).

Jadi, Chavez harus dihentikan. Kurang dari dua bulan sebelum kudeta, sebuah pertemuan diadakan di Kedutaan Besar AS di Caracas. Persekongkolan tersebut melibatkan militer sayap kanan Venezuela, pejabat sipil dan militer AS, pejabat serikat buruh CTV, organisasi pengusaha (Fedecaramas) dan lawan-lawan politik Chavez dari Partai Aksi Demokratik dan Partai Sosial Kristen.

Efrain Vasquez dan General Ramirez Poveda, dua jendral yang memimpin kudeta, pernah dilatih oleh AS di Sekolah Angkatan Darat Amerika Serikat (Army’s School of the America). Alumni sekolah tersebut terkenal kekejamannya dalam hal pelanggaran Hak Asasi Manusia di negeri-negeri Amerika Latin. Pengakuan yang lebih ‘mengejutkan’ (sebenarnya tak lagi mengejutkan karena sudah sering dilakukan) keluar dari mulut seorang mantan pejabat Departemen Pertahanan Amerika Serikat,Wayne Madsen, yang mengatakan bahwa AS tidak saja memberikan bantuan keuangan tetapi juga bantuan militer dalam upaya kudeta tersebut. Suplai bantuan berupa, pertama, penyediaan intelejen canggih dan gangguan komunikasi untuk mendukung miltier Venezuela. Bantuan tersebut diberikan dengan selubung latihan militer di wilayah Karibia.  Bantuan logistik lain disuplai dari perbatasan timur Kolombia dan, sekali lagi, dengan selubung operasi menumpas perdagangan narkotik. Kedua, karena dianggap belum cukup, AS juga melancarkan operasi intelejen  CIA, yang dipimpin oleh seorang Letnan Kolonel, untuk membantu pengorganisasian kudeta.  Mereka sudah berada di negeri tersebut sejak musim panas tahun 2001. Ketika Chavez berhasil mereka tahan, dan kekuasaan dipegang oleh militer, Gedung Putih segera dan secara resmi menyatakan dengan senang hati ingin bekerjasama dengan pemerintah baru tersebut.

Tapi upaya kotor yang menelan biaya miliaran dolar tersebut telah digagalkan oleh perlawanan massa rakyat. Keterlibatan AS tersebut kemudian terbongkar di media massa, baik di Venezuela ataupun di AS sendiri. Sungguh, sebuah tindakan yang sangat memalukan bagi AS. Rakyatnya sendiri bisa melihat kemunafikan pemerintah mereka—sebuah negeri yang, dimana-mana, selalu berkotbah tentang demokrasi, ternyata terlibat  kudeta terhadap pemerintahan yang dipilih secara demokratis.

Sikap Militer Progresif

Prajurit-prajurit rendah ikut turun ke jalan, masih berseragam dan mengusung senjata, membaur dengan massa rakyat. Beberapa perwira menengah menolak perintah dari pimpinan kudeta, dan menyerukan kewajiban bagi prajurit untuk mempertahankan proses revolusi yang sedang dijalankan pemerintahan Chavez. Jendral Raul Isaias Baduel dan Jendral Julio Garcia Montoya, dengan cara lebih diplomatis, menyatakan tetap mengakui Chavez sebagai presiden, dan menolak terlibat dalam kudeta.

Pikiran dan tindakan progresif/maju ini muncul terang-terangan mengikuti kebangkitan massa rakyat. Venezuela terkenal sebagai negeri yang paling bertradisi demokratik di Amerika Latin, meskipun tentu saja masih dalam batasan demokrasi liberal. Tradisi demokrasinya mulai berjalan pada tahun 1958, setelah merdeka dari jajahan Spanyol, yang menjajahnya selama lebih dari seratus tahun. Kelompok-kelompok demokratik (AD dan COPEI) bersatu menjatuhkan diktator militer Jendral Marcos Perez Jimenez pada tanggal 23 Januari, 1958. Saat itu, elemen-elemen kiri bergabung dalam Aksi Demokratik (AD), sebelum akhirnya memisahkan diri—setelah kemenangan Romulo Betancourt, pemimpin AD, dalam pemilu pertama. Kelompok kiri ini kemudian membentuk Gerakan Kiri Revolusioner (MIR). Sejak saat itu, praktis hanya dua kekuatan sipil tersebut yang menguasai pemerintahan Venezuela. Komitmen terhadap demokrasi tersebut mereka namakan “Semangat 23 Januari”, yang melahirkan sebuah Pakta Punto Fijo, yang berisi penghargaan terhadap prinsip-prinsip demokrasi. 

Pembelaan terhadap pemerintahan yang berpihak kepada rakyat dan perlawanan terhadap kudeta, yang terjadi 44 tahun setelah pakta tersebut dikeluarkan, merupakan kelanjutan sejarah dari penghargaan terhadap demokrasi tersebut. Iklim demokrasi menyediakan syarat kebebasan/keterbukaan untuk pengembangan ide-ide, menyampaikan pendapat, dan mengorganisasikan diri. Sehingga sampai ke level militer sekalipun—meskipun tidak semua—hal itu diakui sebagai tradisi yang positif.

Dalam sejarahnya, kelompok militer yang terlibat dalam penggulingan diktator Jimenez pada tahun 1958—yang sempat menguasai pemerintahan beberapa saat sebelum diadakan pemilihan umum—telah berikrar untuk mendukung pemerintahan sipil yang demokratis. Sehingga penolakan terhadap kudeta, dapat disimpulkan berangkat dari dua sudut pandang dalam tubuh militer sendiri. Pertama, yang menilai secara formal menganggap kudeta militer sebagai sebuah pelanggaran terhadap konstitusi dan juga pelanggaran terhadap tradisi demokrasi yang berjalan di negeri tersebut. Sama halnya dengan Prancis, negara yang tradisi demokrasinya sudah berabad-abad.  Mereka—rakyat Prancis—menjadi sangat malu dan, dengan aksi turun ke jalan, menolak habis-habisan politisi ekstrem kanan yang memenangkan putaran pertama pemilu di bulan April lalu. Kedua, militer yang mendukung program demokratik Chavez memandang bahwa tugas militer adalah melindungi proses revolusi yang dijalankan pemerintahan Chavez. Sudut pandang kedua lebih maju. Dan, sekali lagi, itu hanya mungkin terjadi dibawah iklim yang demokratis. Selama berpuluh tahun mereka sudah menyaksikan dinamika berdemokrasi. Menyaksikan problem-problem rakyat yang diungkapkan secara bebas dalam bentuk aksi-aksi protes atau pun bentuk-bentuk lainnya. Di samping itu, jiwa kerakyatan tersebut adalah tunai dari penyebaran ide-ide revolusioner dikalangan prajurit pada dekade 1970 dan 80-an oleh para geriliawan kiri. Chavez adalah salah satu—yang beruntung—mendapatkan ide-ide tersebut. 

Program Demokratik yang Berjalan Lamban

Kebijakan pemerintahan Chavez berjalan dalam batasan program-program demokratik dan anti dominasi imperialis. Tapi dalam banyak hal, dapat dikatakan lamban. Sebagian dari program demokratik telah diterapkan sejak pemerintahan Romulo Betancourt berkuasa pada tahun 1962. Betancourt sendiri adalah bekas seorang kiri, yang tidak turut serta saat kaum kiri lain memisahkan diri dari AD. Program-program demokratik harus dijalankan pemerintahan-pemerintahan liberal pada masa tersebut disebabkanpertama, perlawanan dari kaum kiri yang menginginkan perubahan radikal; dankedua, watak radikal-demokratik pada saat pergantian rejim di tahun 1958. Program demokratik yang sudah sempat dijalankan pada tahun-tahun tersebut antara lain reformasi pemilikan tanah—reformasi tersebut merupakan langkah antisipasi rejim menghadapi gerilya kaum kiri yang menarik simpati rakyat di pedesaan dengan menggunakan isu reformasi agraria.

Seperti sudah dikatakan di atas, Venezuela adalah negeri yang kaya. Rejim-rejim yang berkuasa pada periode 1960-an dan 70-an bersedia dan sanggup menjalankan program-program populis karena boom harga minyak dunia di masa tersebut. Mereka mulai panik ketika harga minyak jatuh. Venezuela mulai terjerat hutang luar negeri, dan semakin terjerumus kedalam liberalisasi ekonomi dunia. Sampai tahun 1998 hutang luar negerinya telah mencapai 25 miliar dolar AS, ditambah defisit anggaran 6 miliar dolar AS. Standar hidup rakyat mulai merosot. Puncaknya, ditahun 1989, meledak lah kerusuhan dan penjarahan. Carlos Andres Perez dari partai AD, yang terpilih menjadi presiden di tahun 1989, mulai tak dipercaya. Tahun 1992, kudeta yang dipimpin oleh Chavez gagal, yang menyebabkan ia dipenjara. Tapi, di tahun 1993, ia dibebaskan oleh presiden Rafael Caldera (COPEI), yang menggantikan Carlos Andres Perez, setelah Perez dijatuhkan karena terbukti melakukan korupsi. Popularitas Chavez menanjak sejak percobaan kudeta tersebut. Sebaliknya, dua partai dominan (COPEI dan AD) semakin tak dipercayai oleh rakyat. 

Hugo Chavez menang mutlak dalam pemilihan presiden tahun 1998, meraih 56% suara. Kemenangan Chavez merupakan tanda meningkatnya radikalisasi rakyat. Sepanjang tahun 1989 sampai tahun 1998, aksi-aksi massa terus menerus terjadi di Venezuela, yang memakan ratusan korban akibat ditembak militer. Kampanye Chavez yang membawa isu-isu populis-kiri mendapatkan dukungan besar dari massa kaum miskin.

Realisasi program-program demokratik pemerintahan Chavez yang sudah berjalan antara lain: pertama, reformasi agraria—sebelumnya, tercatat 1% tuan tanah memiliki 60% total luas lahan pertanian; kedua¸menghentikan privatisasi aset-aset negara—termasuk perusahaan minyak terbesar di Venezuela, PDVSA. Selanjutnya, Chavez melaju lebih maju lagi: pendidikan gratis sampai tingkat perguruan tinggi; kesehatan gratis; pengurangan jam kerja dari 48 menjadi 44 jam kerja per minggu.

Beberapa program populis Chavez yang dijalankan juga bertujuan melindungi kaum borjuis kecil. Contohnya, aturan yang memberi batas 10 km dari pantai—sebelumnya 5 km—bagi perusahaan ikan besar dalam operasinya, sehingga nelayan kecil dapat beroperasi lebih jauh dari garis pantai.

Dalam hal perubahan politik, belum banyak yang dilakukan oleh pemerintahan Chavez. Setelah kemenangan pada pemilu 1998, ia segera mengusulkan sebuah referendum untuk mengadakan pemilihan anggota majelis tahun 1999 yang, nantinya, bertugas menyusun konstitusi yang baru. Konstitusi baru itu lah yang memberi dia legitimasi untuk menjalankan program-program revolusinya. 

Kelambanan Chavez dalam melaksanakan perombakan seluruh sistem ekonomi dan politik telah memberikan peluang terciptanya serangan balik dari musuh-musuhnya. Poin penting sebuah revolusi adalah implementasi yang cepat, sehingga kesempatan bagi musuh untuk melakukan konsolidasi dapat diminimalisir. Sampai saat ini, Chavez belum mengalihkan pemilikan seluruh industri/perusahaan besar ke dalam kontrol negara. Ia juga cenderung kompromis dengan bekas elit-elit penguasa lama yang korup, sekalipun sering mengolok-olok mereka dalam siaran-siaran di televisi atau radio, dan memberi simpati pada rakyat miskin yang menelponnya. Kompromi tersebut mulai melahirkan kekecewaan di kalangan massa rakyat miskin. Dalam siaran langsung mingguan di televisi, Chavez mempropagandakan program-program revolusi damainya dan berdialog dengan rakyat yang meneleponnya. Kekeliruannya adalah ia menghentikan acara tersebut, dan membiarkan kampanye media massa yang didominasi oleh musuh-musuhnya. Aksi-aksi massa yang disusul dengan kudeta militer adalah salah satu keberhasilan konsolidasi kekuatan-kekuatan anti revolusi untuk melawan Chavez. Organisasi-organisasi mereka masih memiliki kesempatan untuk menyatukan kekuatan, dan basis ekonomi mereka masih sangat mapan untuk membeli dukungan publik. Basis ekonomi itu juga yang digunakan untuk melakukan boikot atau sabotase-sabotase terhadap kebijakan ekonomi Chavez.

Sebaliknya, di pihak Chavez dan kawan-kawannya, struktur basis massa sebagai penopang jalannya revolusi belum berjalan efektif. Chavez baru mendirikan dua organisasi massa. Yang satu adalah “Lingkaran Bolivarian”, yang pada tanggal 17 Desember, 2001, lalu, berhasil memobilisasi 500 ribu rakyat di Caracas. Sebagian besar massanya adalah petani miskin, buruh tani, kaum miskin kota, dan buruh dari perusahaan-perusahaan kecil. Dan yang kedua adalah Komando Patriot Revolusi, yang dipimpin oleh seorang veteran pejuang kiri yang berjasa menjatuhkan diktator militer pada tahun 1958. Mereka mengorganisir massa, memberikan pendidikan idiologi dan politik dalam kerangka mendukung program-program demokratik yang dijalankan oleh Chavez. Beberapa kritik yang dilontarkan oleh para pendukungnya antara lain: Chavez terlalu memberi perhatian pada semi proletariat pedesaan dan kaum urban, agak mengabaikan kelas menengah, serta beberapa kalangan kelas buruh. Birokrat-birokrat serikat buruh yang tak menyukai Chavez (seperti pejabat serikat buruh sektor minyak yang digaji 24.000 USD per bulan!) berhasil meluaskan kekecewaan massa buruh terhadap Chavez.

Akan kah Revolusi Chavez Bisa Terus Berjalan?

Apa yang dilakukan Chavez telah menjadi perhatian dunia—dari mulai rejim-rejim berkuasa, kelompok-kelompok gerakan, pengamat dan teoritisi-teoritisi ekonomi maupun politik, dari segala unsur, baik yang demokratik maupun yang reaksioner. Yang reaksioner membenci dan menghujatnya, sementara yang demokratik memberi dukungan sekaligus kritik.

Jawaban dari pertanyaan di atas sangat tergantung dari kecepatan mengimplementasikan program-program revolusi demokratik: mengeleminir kekuatan-kekuatan reaksioner baik secara ekonomi maupun politik; pengorganisasian kekuatan rakyat; dan memberikan pendidikan/pemahaman politik kerakyatan secara lebih efektif dan meluas. Semangat berkorban, sebagaimana kekhasan revolusi-revolusi yang terjadi di Amerika Latin, belum benar-benar tampak di Venezuela. Beberapa program revolusi demokratik membutuhkan pengorbanan, yang bersifat sementara, untuk mencapai tingkatan yang lebih baik dari sebelumnya. Contohnya adalah kesiapan menghadapi embargo ekonomi dengan memaksimalkan potensi-potensi domestik, sebagaimana rakyat Kuba berhasil mengatasi krisis enerji dengan pengembangan bioteknologi, serta menjalin solidaritas internasional dengan negeri-negeri yang bersepakat.

Perjalanan revolusi Chavez dapat kembali terancam jika ia tidak segera mempercepat pelaksanaan program-programnya. Kekuatan reaksioner tentu sedang mengkonsolidasikan lagi enerji mereka untuk melakukan serangan. Oleh karena itu, saat memiliki kekuatan untuk melaksanakannya, dan saat masih memiliki dukungan rakyat yang masih cukup besar, maka implementasi program-program untuk menghancurkan percepatan pematangan kekuatan reaksioner merupakan prioritas utamanya.

Rakyat Venezuela harus belajar dari tragedi Chilie 1973. Kudeta atas presiden Salvatore Allende, merupakan cerminan bagaimana kelambanan implementasi program-program demokratik yang sepenuh-penuhnya bisa melemahkan kekuatan politiknya sendiri dalam menghadapi serangan kaum reaksioner Amerika Serikat maupun para begundalnya. Untuk itu, Chavez dan rakyat Venezuela  perlu melekatkan pada hatinya penggalan kata-kata tokoh revolusioner Che Guevara berikut: “Pastikan bahwa kita tidak akan pernah percaya pada imperialisme, tidak dalam cara apa pun dan tidak setitik pun”.