Temui Dia dijembatan Revolusi

Part 1

Dalam Catatan seorang Vanguard yang meyakini kesetiaannya adalah solusi konkrit dituangkan dalam sebuah Ideologi. Rasa yang dimiliki tidak hanya rasa bertanggung jawab. Tapi, juga rasa adil atas kinerja yang ilmiah dan progresspun akan selalu mendampingi atas kesulitan maupun kekurangan yang selalu menghantui jejak hitam diatas putih seorang Vanguard. 

Ada pertanyaan kecil yang muncul dalam benaknya. Apakah dia siap Mati ?......
Dunia memang penuh dengan nilai kontradiksi......
Pergulatan Klas yang tidak bisa dihindari....
Nilai Historis yang telah banyak menciptakan persepsi......
Sampai pada tahapan ideologipun ada sebuah ilusi......

Pola pikirnya yang diinjak, Fisiknya ditembaki dan sekujur tubuhnya dihancurkan sebuah Atom yang mematikan oleh nilai-nilai kimia yang diperhalus dan dibungkus dengan sedemikian rapi.

Memang, analogi penindasan terkadang sulit dihindari oleh yang namanya kematian. Tapi lagi-lagi bukan sebuah kematian yang harus dituangkan disini. Tapi, hanya kata Revolusi bergerak melawan segala bentuk Tirani. Sekalipun perjuangan butuh keberpihakan yang pasti nan penuh nilai-nilai sebuah konsekuensi.

Teriakan kecil hatinya berkata "Sekali lagi perjuanganku hanya kupersembahkan pada Massa. Massa yang bisa merubahnya. Tanpa mereka Vanguard bukanlah apa-apa dalam forum yang maju maupun organisasi yang tak terasa umurnya semakin larut."

Memang dalam hal internal organisasi sosok revolusioner seorang Vanguard mampu menunjukkan taringnya. Baik angkat bicara strategi maupun solusi.

Tapi, kenapa otaknya seolah-olah terbungkus. Ketika ada orang yang dia kasihi menciptakan dunia bisu tanpa arti sebuah ungkapan. Aku mati dengan sikap dan perilakunya yang sulit dipahami untuk dimaknai sejuta arti. 

Malam yang hanya ditemani frestea didepannya. Apache hobby kesejatian lelaki yang murahan dalam identitas money. Senyumlah yang hanya bisa terrelaksasi dalam bibir dan mata yang membingungkan.

Harapan terbesar atas jiwa-jiwa nan suci yang tanpa harus marah dengan situasi :

"Bintang yang mempertemukan kita,
Cinta yang mempertemukan kita,
Oh Tuhan dengarkan Doa,
Dari Cinta yang terlarang.

Rasa yang mempersatukan kita,
Cinta yang mempertahankan kita,
Oh Tuhan dengarkan Do'a.
Dari Cinta yang terlarang."

Sekalipun terasa sakit disebelah mata kanan. Tapi, tidak ia katakan digenggaman tangan kirinya.

Semoga waktu yang terlalu kejam mendidik seorang Vanguard. Mendidik ia semakin kuat segala situasi dan kondisi. Jika Rakyat yang menolak penggusuran lahan mengharuskan mereka berhadapan dengan tameng dan kawat berduri. Dalam logika seorang Vanguard "Diam_Nya ada persoalan yang berkecamuk ala logika romantisme yang tak pasti. Ampuunnn."

Menggugat MP3EI


Amuk Rakyat (Aliansi Mahasiswa Untuk Kedaulatan) Menggugat
(IPRY KOM- INHIL, SEKBER, SKPM HALSEL, PEMBEBASAN UMY, SPP, Dema UIN, BEM UST dan BEM KM UMY)

MP3EI (Masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia) Perpres No. 32 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasaan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) telah ditetapkan langsung oleh presiden yang akan menjadi ekploitasi yang berskala besar dinegara Indonesia. Lewat program MP3EI pemerintah telah melakukan pemetaan Sumber Daya Alam diberbagai lokasi di Indonesia. Pemerintah telah menetapkan enam Koridor Ekonomi (KE). Sumatera menjadi KE sentra- produksi dan pengolahan hasil bumi. Jawa harus mendorong industri dan jasa nasional. Kalimantan Pusat produksi hasil tambang dan lumbung energi. Sulawesi Produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, migas dan pertambangan nasional. Bali-Nusa Tenggara Bidang pariwisata, peternakan dan perikanan. Lalu, koridor Papua-kepulauan Maluku adalah lahan pangembangan pangan, peternakan dan perikanan. Disisi yang lain pihak investor asing telah menyiapkan ancang-ancang strategi taktik berlomba-lomba masuk kepengelolaan proyek tersebut. Salah-satunya sejumlah usulan diajukan untuk mempermudah perampokan hasil alam di berbagai daerah di Indonesia.  Mereka menilai, perlunya revisi terhadap beberapa peraturan perundangan, seperti: UU Ketenagakerjaan, UU Pembebasan Lahan untuk Infrastruktur, UU Tata Ruang, UU Kehutanan serta UU Pertambangan.

Anehnya lagi lewat Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) telah berhasil mengganti 17 peraturan yang dinilai menghambat laju pembangunan. Sejumlah peraturan dimaksud, terkait permasalahan agraria, penanaman modal, pertambangan hingga industri. Apapun alasannya terkait proyek MP3EI merupakan program pemerintah yang pro Investor Asing yang bukan pro rakyat. Industri makro yang digadang-gadang sebagai pompa perecepatan ekonomi nasional, tidak lebih dari lembaga yang nantinya banyak menguras kekayaan  Sumber Daya Alam di berbagai daerah. Kemudian, mereka digusur salah-satunya di Kulonprogo. Terkait tambang pasir besi dan Bandara Internasional. Pembakaran lahan yang disengaja (RIAU) oleh pihak perusahaan. Agar memperlancar Industrial perkebunan. Akibatnya, kabut asap yang bencana tersebut dirasakan oleh masyarakat RIAU dan sekitarnya. Lebih dari itu proyek tersebut jelas-jelas akan meliberalisasi segala bidang ekonomi dari sabang sampai marauke dengan kompetisi bebas yang nantinya Indonesia bukan lagi dikenal Negara Agraris. Tapi,basis Industrialisasi. Tentunya pemerintah telah jelas melakukan kebijakan atas nama peningkatan ekonomi, pemerintah tega menggadaikan kekayaan alam yang seharusnya digunakan bagi kepentingan Rakyat. Atas nama pembangunan, masyarakat terancam kehilangan tanah, sawah, laut dan hutannya.Tidak seperti yang dikisahkan pemerintah, bahwa MP3EI merupakan program pengurangan angka kemiskinan dinegara ini. Sebaliknya, konsep pembangunan MP3EI jelas bernuansa private domain, dengan kata lain sejumlah sumber daya alam yang selama ini bisa diakses publik terancam dikuasai korporasi, baik nasional maupun multinasional.

Asumsi tadi, bisa dilihat dari berbagai upaya pemerintah untuk mempermudah penanaman modal, pembebasan lahan hingga pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus. Klaim peningkatan ekonomi nasional bisa jadi sebuah program ambisius yang jauh dari keberpihakan pada publik dan lingkungan. Barang tentu, MP3EI akan membawa Indonesia pada neo kolonialisme, suatu saat di mana pribumi menjadi kuli ditanahnya sendiri dan membiarkan korporasi menguras habis tenaga dan sumber daya alam di sekitarnya. Berangkat dari kebijakan MP3EI yang diprogramkan dari 2011- 2025 inilah yang menjadi dasar bagi kita untuk bersatu dan menyampaikan hal yang sebenar-benarnya tentang MP3EI kepada Rakyat. Bahwa MP3EI merupakan proyeksi yang akan menghancurkan kesejahteraan rakyat. Kemudian, membunuh rakyat secara perlahan dengan kemiskinan.

Maka, dari itu kami dari Amuk Rakyat (Aliansi Mahasiswa Untuk Kedaulatan) Menggugat menuntut :

- Land Reform Sejati
2.Tegakkan UUD 1945 Pasal 33 ayat 1-3
3.      Menggugat PP 32 Tahun 2011 tentang MP3EI
4.      Nasionalisasi Aset Asing untuk Kesejahteraan Rakyat
5.      Adili dan Cabut izin perusahaan yang terlibat pembakaran hutan dan lahan di RIAU
6.      Tolak penambangan pasir besi dan Bandara di Kulon Progo

Relokasi Distribusi Film Indie




“Ah, film itu betul-betul cuma tempat cari makan saja,
bukan untuk memperjuangkan cita-cita”
Wahyu Sihombing

Bicara mengenai film Indie memang tiada habisnya. Apalagi diindonesia yang memang banyak dibanjiri oleh kalangan remaja maupun mahasiswa untuk berlomba-lomba berkreatifitas memproduksi film Indie.Namun, bila film sudah terrealisasi para pekerja film Indie kesulitan merelokasi distribusi film indie. Alasannya adalah :
1. Film indie lebih mengedepankan independentsial serta tidak ternaungi oleh perusahaan swasta (PT dan CV) serta dana dari perseorangan dan sekelompok orang.

2. Dikarenakan Film indie tidak dinaungi oleh perusahaan maupun naungan apapun. Sehingga memunculkan persepsi para filmmaker tidak berada dalam tuntutan yang mengharuskan mereka mendirect film sesuai dengan kemauan.

3. Kepastian banjirnya perusahaan film membuat segala komunitas film. Termasuk Indie harus berkompetisi hebat dengan karyanya untuk bersaing dengan produksi film indie (Film Mayor). Kesulitan didalam pendistribusian dan pengrelokasian film indie, dikarenakan tidak memiliki instansi yang jelas, dan kesulitan untuk mendistribusikan film mereka dari persaingan film mayor yang memang memiliki modal besar dalam pendistribusiannya. Masyarakatpun juga memilki kesulitan dalam menonton film indie, dikarenakan publikasi dalam filmnya sangat terbatas, hingga penonton memilih untuk menonton film-film mayor yang sering ada di bioskop-bioskop, launching besar-besaran, hingga memasang iklan di media televisi, radio, cetak, dan lain-lain. Di Indonesia semarak film indie cukup besar, karena cukup banyak komunitas-komunitas film terlebih di kota seperti Jogjakarta. Namun para filmmaker dan sineas itu tetap memilki kesulitan dalam pengrelokasian distribusi filmnya.
Suasana yang komplit relokasia distribusipun pasti tetap berjalan. Salah-satunya masih ada tempat komunitas film indie di Indonesia saling mengadakan festival film indie dan pendek, untuk menampung karya-karya dan membangkitakan semangat para sineas Indonesia Contohnya: Festival Film Solo, Jogja Asian Film Festival, dan lain-lain. Brand-brand ternama seperti rokok, toko buku, distro, dan lain-lain juga berlomba-lomba untuk membuat festival film indie demi meningkatkan karya film-film indie. Contohnya saja : Festival Film LA indie movie, Festival Film Pendek Fiksi Naratif yang diselenggarakan Gramedia.
Komunitas-komunitas film indie juga mengupayakan film dengan menscreening dan melaunching film-film mereka. Comtohnya : bekerja sama dengan perguruan tinggi yang memilki jurusan komunikasi, broadcasting, perfilman , dan lain-lain, agar film mereka dapat ditonton oleh masyarakat. Indie tidak terlepas dengan arti kesederhanaan, saking sederhananya para filmmaker indie banyak yang membuat karya-karya tanpa memikirkan keuntungan. Mereka memilki pendapat, bahwa bila masyarakat sudah ingin duduk manis untuk menonton film mereka sudah mampu membuat mereka sangat berharga. Namun, kapan film indie Indonesia dapat dihargai seperti film mayor lainnya? Padahal, film indie banyak yang jauh berkualitas daripada film mayor yang banyak nilai dampak negative dari pada positifnya. Perubahan yang memang harus dilakukan oleh para sineas untuk mendistribusikan film indie dapat dilakukan dengan cara membuat bioskop-bioskop kecil yang dapat berguna untuk pengeksebisian film tersebut. Hingga film indie dapat ditonton dan lebih dihargai seperti film mayor lainnya. Dan pejabat yang mengurusi perfilman di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dapat memberikan kontribusi kepada film maker indie Indonesia.

Pembakaran Lahan Dibumi Lancang Kuning

Siapa yang pernah mengira, bahwa Riau sangat kaya akan Sumber Daya Alamnya. Namun, relaksasinya perjalanan transisi pemerintahan yang berlangsung hingga hari ini berlangsung. Riau dijadikan kepulan asap yang mengakibatkan bumi lancang kuning divirusi oleh penyakit Ispa. 1.544 jiwa menderita asma, 1.385 jiwa iritasi mata, 2.084 jiwa iritasi kulit, dan 862 jiwa pneumonia. Pantauan satelit NOAA18 menunjukkan ada 145 titik api di Riau. Konsentrasi titik api di Bengkalis 38, Meranti 20, Siak 19, Pelalawan 19, Dumai 17, Inhil 15, Rohil 14, dan Kuansing 3. Dikutip dari Nasional.Inilah.Com. Lagi-lagi yang ingin kita katakan adalah ini adalah ulah dari kaum pemilik modal (Anak Haram Sinar Mas) yang tidak bertanggung jawab yang sengaja melakukan pembakaran lahan untuk melegalkan perkebunan sawit. Tentunya pembakaran lahan tersebut sangat berkaitan dengan proyek MP3EI (Masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi indonesia) yang memfokuskan Riau dijadikan basis Sawit.
Pertanyaanya kapan Riau lepas dari bencana yang jelas-jelas menyengsarakan masyarakat Riau. Akibat ulah investasi modal yang tidak bertanggung jawab. Ada yang tidak logis ketika kepulan asap sampai ke Singapore dan Malaysia. Pemerintah Rezim SBY-Boedione meminta maaf kepada negara jiran. Pertanyaannya dimana letak Kedaulatan negara kita maupun Riau hari ini yang katanya telah merdeka sejak beberapa tahun lalu.

Pesan dari sang Intelektual Mahasiswa yang ada di Yogyakarta. Berharap pejabat daerah dari lini provinsi maupun kabupaten untuk menindak tegas atas perusahaan yang terlibat atas pembakaran lahan tersebut. Jika, tidak. Maka, kalian merupakan bagian anjing dari mereka.

Sepaling tidak Delapan perusahaan yang seharusnya bertanggung jawab atas pembakaran lahan yang terjadi dibumi lancang kuning. Diantaranya PT Langgam Inti Hibrida, PT Bumi Reksa Nusa Sejati, PT Tunggal Mitra Plantation, PT Udaya Loh Danawi, PT AD Plantation, PT Jatim Jaya Perkasa, PT Multi Gambut Industri dan PT Mustika Agro Lestari.

Kalo kita kilas balik, bukankah Riau juga termasuk paru-paru dunia yang mengharuskan untuk terus dijaga kondisi hutannya. Bukan malah dijadikan basis perkebunan yang diuntungkan hanya kaum pemilik modal investasi Asing. Kemudian, ketika proyeksi itu berjalan masyarakat Riau hanya dijadikan buruh yang terus kebergantungan ekonomi hidupnya terus kepada para investasi modal Asing (capitalism). Jika demikian, mengharuskan seluruh masyarakat Riau yang beridentitaskan KTP (Kartu Tanda Penduduk) Riau untuk bernalar kritis atas penindasan yang masih berlaku dibumi lancang kuning. Tentunya masyarakat Riau telah banyak belajar dengan Chevron dan Caltex. Siapa yang diuntungkan dan dirugikan. Basis industrial yang dikelola selama ini hanya menyengsarakan. Kemudian, memaksakan masyarakat Riau untuk berkompetisi dengan kaum pemilik modal. Gambaran relaksasinya sekalipun nilai mata uang kita rupiah. Tapi, tidak bisa dipungkiri harga bahan pokok yang ada disana berbanding lurus dengan harga barang yang ada di Malaysia dan Singapore. Sehingga mengakibatkan masyarakat Riau yang kismin dan kere alias ngutang dengan Toke (Pemilik Kedai/Toko).

Atas landasan prinsip dasar kaum intelektual Riau yang sekalipun jarak yang menjadi problem untuk terus fokus pada kedaerahan dimana kami dilahirkan. “Dimana langit dijunjung, disitu bumi dipijak. Dimana Riau dilindas oleh Tirani dan penindasan. Maka, selama itu pula Ruh kaum intelektual progressif Riau untuk terus bangkit dan melawan segala bentuk penindasan. Tolak Asap, serta Tolak MP3EI Riau. Jika, konektivitas yang dibangun hanya diperuntukkan kaum pemilik modal dan menghabiskan APBD masyarakat Riau”.